Neo Kapitalisme Di Masa Kini

Perkembangan ekonomi sebagai salah satu sarana dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin hari semakin sulit didapat, khususnya bagi para buruh. Ini terlihat dari berbagai macam paham dalam perekonomian dari zaman ke zaman. Mulai dari paham Feodalisme, Kapitalisme, sampai pada Neo Kapitalisme.

Salah satu paham yang menjadi isu besar dalam masyrakat saat ini adalah paham Neo Kapitalisme. Keberadaan paham ini di Indonesia masih belum jelas wujudnya, sehingga membuat orang kebingungan di berbagai kalangan, khususnya di kalangan  para mahasiswa, aktifis dan semacamnya. Sangat sulit untuk menemukan teori yang pas dalam paham ini.

Namun dari berbagai literatur yang ada dijelaskan bahwa paham Neo Kapitalisme merupakan bentuk differensial dari kapitalisme yang sudah ada dan ikut campur tangan pemerintah dalam perencanaan perekonomian masyarakat. Padahal ide dari konsep Kapitalisme awal sangat mendewa-dewakan mekanisme pasar (tidak ada ikut campur pemerintah).

Sebenarnya paham Neo Kapitalisme merupakan bagian dari tubuh liberalisme (ada unsur liberal) yang berangkat untuk menjajah dunia perekonomian sehingga wajah ekonomi Indonesia menjadi parut-marut. Posisi dari adanya Neo Kapitalisme ini hanya mementingkan keuntungan modal milik pribadi saja, kelompok institusi, lembaga dan sejenisnya, dan memarginalkan kepentingan kemakmuran rakyat. Untuk melihat keberadaan kondisi Neo Kapitalisme, maka terdapat perubahan yang cukup penting yang terjadi dalam skala dunia dalam kondisi dimana Kapitalisme berada dan berkembang pada saat ini.

Perkembangan Neo Kapitalisme tidak lepas adanya kolaborasi pemerintah dengan elemen-elemen yang sama-sama mempunyai kepentingan di dalamnya. Kita lihat sisi lain dari tubuh perkembangan dunia Neo Kapitalisme yang mempunyai kaitan dengan istilah “ekonomi terencana atau pemograman ekonomi” yang jauh dari harapan dan makna kapitalisme klasik.

Tujuan utamanya adalah seperti yang ditulis Hilman Fauzi Nugraha di blog pribadinya yaitu menciptakan dan mengkoordinasikan rencana investasi yang telah dibuat oleh firma-firma swasta, dan dengan mempengaruhi kebutuhan koordinasi tersebut paham Neo Kapitalisme mengajukan tujuan-tujuan tertentu yang dianggap memiliki prioritas pada tingkat pemerintahan.

Tujuan-tujuan tersebut tentu saja berkaitan dengan kepentingan umum kelas borjuis. Tujuan seperti ini telah berjalan secara lambat laun di mana perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia telah diatur sedemikan rupa oleh pemerintah dengan mengatasnamakan kemakmuran ekonomi masyarakat. Padahal, tujuannya sangat berbeda sekali dengan makna perencanaan sosial.

Di sisi lain, pemerintah memainkan peran tertentu tarhadap kelompok-kelompok pemegang saham dari berbagai daerah di Indonesia, semua dibentuk dalam peraturan pemerintahan, baik mengenai perusahaan sampai kepada pasar yang sumbernya diproses oleh perusahaan sendiri.  Dan perusahaan masih mempunyai kepentingan pribadi yang kuat untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah.

Salah satu contoh adalah ketika pasar tradisional banyak yang digusur dan diganti mall atau tempat belanja yang memiliki kualitas tinggi, hal seperti ini sangat didukung oleh pemerintah yang mengatasnamakan pengelolaan ekonomi masyrakat agar ekonomi di Indonesia dapat menyeimbangi kemiskinan. Perusahaan-perusahaan juga mempunyai hal yang sama.

Akhirnya semua aktifitas yang mengatasnamakan program ekonomi hanya dimenangkan oleh kalangan pemilik saham dalam konteks Neo Kapitalisme yang diwasiti oleh pemerintah.

Sifat lain dari Neo Kapitalisme adalah mengobarnya intervensi pemerintah terhadap perekonomian, semakin lama sistem Neo Kapital diserahkan pada negara semakin berlimpahlah keuntungan Neo Kapital yang diberikan oleh negara. Andai negara berkata pada Neo Kapital; semakin banyak kamu berinvestasi di Indonesia maka keuntungan yang melimpah adalah jaminan dari negara.

Neo Kapitalisme Membuat Buruh Terisolasi

Neo Kapitalisme mengikis adanya ekonomi rakyat sehingga rakyat termarginalkan dari para Neo Kapital yang dibiarkan oleh pemerintah. Banyak masyarakat dalam keadaan pengangguran dan ketidakjelasan bagi para pekerja dalam dunia pekerjaannya yang diistilahkan sebagai kaum buruh.

Rasanya ingin menyalurkan bantuan pada keadaan kaum buruh mengingat dunia buruh dalam keadaan mengerikan serta ketidak jelasan pemerintah dalam menyejahterakan kaum buruh. Salah satu fakta adalah ketidak jelasan mengenai tiga poin yang merupakan fokus perjuangan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) yakni pertama, jaminan kesehatan seumur hidup untuk seluruh rakyat Indonesia. Kedua, jaminan dana pensiun bagi buruh swasta. Ketiga, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus badan hukum publik wali amanah. Ketiga point ini dituntut KAJS agar pemerintah melaksanakannya.

Dari dulu sampai sekarang tiga poin tersebut masih belum jelas aplikasinya terhadap para buruh di Idonesia. Pandangan tersebut menjadi pertimbangan bagi kalangan buruh/pekerja yang tergabung dalam KAJS untuk mendesak pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 sebagai penjabaran dari salah satu pasal dalam UUD 1945 yang diawali dengan menggalang dukungan kaum buruh agar Presiden SBY mengesahkan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Tribunnews.com - Senin, 11 April 2011)

Akan tetapi pemerintah masih melihat pertimbangan-pertimbangan yang dipakai, diantaranya adalah investasi pemerintah pusat/daerah takut pengusaha/investor akan keluar dari wilayahnya. Maka pada umumnya kasus-kasus buruh ini hampir selalu dimenangkan oleh para pengusaha.

Fakta di atas tidak dapat dipungkiri lagi atas realitas yang terjadi pada kaum buruh. Semua ini tidak lain dari dampak hadirnya paham Neo Kapitalisme yang menyusup kemana-mana sehingga tidak ada ruang untuk sosialisme. Hal seperti ini jika dibiarkan begitu saja, sampai kapan pun masyarakat tidak akan mendapat kesejahteraan, walaupun pemerintah menyuarakan kemakmuran. Asy’ari, Mahasiswa IV Sosiologi. 

Posted in: TELA'AH Edisi Ke-10 Mei 2011