Buruh Migran Semakin Tersiksa

    Sering kita mendengar kata TKI (tenaga kerja Indonesia) baik di televisi maupun di surat kabar. Banyak masyarakat Indonesia yang menjadi TKI karena mereka menjadi pengangguran di kampungnya, sehingga mereka nekad untuk menjadi TKI baik legal maupun ilegal. 

Mereka tersebar di berbagai negara di dunia, seperti India, Amerika, Arab Saudi, China, Malaysia dan Singapor. Jumlah TKI terbesar berada di Malaysia, data imigrasi Malaysia menunjukkan 1,2 juta TKI Indonesia yang bekerja secara legal di Malaysia. Mereka telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan pembangunan Malaysia seperti menciptakan menara kembar Petronas yang amat megah, membangun gedung-gedung pencakar langit, serta peranan TKI dalam membangun Kuala Lumpur International Airport. Selain itu TKI juga menjadi pahlawan devisa bagi Indonesia.

Sebanyak 379,438 TKI bekerja di perkebunan kelapa sawit semenanjung, Sabah, serawak, Malaysia yang mayoritas kulinya menggunakan TKI Indonesia, tanpa adanya TKI Indonesia tidak mungkin Malaysia menjadi negara produsen kelapa sawit (CPO) terbesar di dunia serta produsen karet alam ketiga terbesar di dunia.

Sementara data imigran Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga sekitar 269.602 orang. Pemebantu asal Indonesia tidak hanya membantu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Malaysiasaja, selain itu TKW (tenaga kerja wanita) Indonesia juga menjadi pemersatu rakyat negeri jiran ini. PRT (pembantu rumah tangga) asal Indonesia –lah yang mengajari bahas melayu kepada anak-anak Malaysia keturunan Cina dan India, sehingga mereka bisa berbaur dan bekomunikasi dengan lancar dengan masyarakat melayu. Selain itu terdapat pula TKI Indonesia yang bekerja di bidang konstruksi dan pabrik minyak jumlahnya sebesar 396.151 orang, dan sekitar 40.467 orang bergerak di bidang jasa.

Selain itu warga Indonesia sebagai eksplatriat tidaklah kecil jumlahnya. Sekitar 5.000 eksplatriat Indonesia yang memegang jabatan-jabatan strategis di berbagai perusahaan ternama di dunia. Jumlah ini di perbanyak dengan datangnya mahasiswa yang melanjutkan kuliah diberbagai kampus jumlahnya mencapai 11.300 orang. Yang mana mereka sebagian besar bekerja paruh waktu di sektor perhotelan maupun di restoran. Selain itu masih ada TKI yang legal dengan mengorbankan dirinya untuk menjadi taruhan sebagai TKI yang tidak mempunyai ijin  jumlahnya mencapai 800.000 orang.

TKI Banyak Terjerat Kasus

Kehadiran TKI di Malaysia tidak hanya berdampak positif tapi juga negatif. Menurut data KBRI Kuala Lumpur, dari 1.504 wanita yang ditahan di penjara wanita Kajang Negeri Selangor, 1.100 diantaranya adalah TKW asal Indonesia. Kondisi yang sama juga menimpa TKI laki-laki. Menurut data, dari 1.800 tahanan di penjara laki-laki Kajang, 1.300 diantaranya adalah TKI. Ini baru penjara di Kajang, belum termasuk penjara-penjara lainnya.

 Di antara kasus-kasus tersebut, beberapa kasus sempat heboh dan menjadi liputan utama dalam berbagai media massa tanah air. Sebutlah misalnya kasus Ceriyati, pembantu asal Brebes yang kabur dari rumah majikannya. Ia tidak tahan lagi disiksa oleh majikannya sehingga melarikan diri lalu nekat menggantung dirinya dengan seutas kain di lantai 15 Kondominium Tamarind tahun 2007 lalu.

Kasus serupa juga menimpa Siti Hajar. Siti Hajar adalah seorang TKI asal Garut yang mendapat siksaan berat dari majikannya. Dia disiram air panas dan dipukul dengan kayu dan besi di sekujur tubuhnya. Selama 34 bulan bekerja sebagai pembantu, selama itu pula dia tidak digaji dan malah disiksa oleh majikannya. Ada juga kasus yang dialami oleh Muntik Binti Bani. Seorang TKW asal Jember yang disiksa oleh majikannya hingga meninggal.

Kasus penyiksaan juga dialami oleh Modesta. Modesta adalah TKW dari Kabupaten Sumba Barat yang mengalami penyiksaan oleh majikannya. Dia tidak hanya disiksa secara fisik, tetapi juga dipekerjakan di dua rumah berbeda melebihi jam kerja sepatutnya serta tidak diberikan gaji selama 19 bulan. Hal ini hanyalah sedikit dari sekian banyak kasus yang dialami oleh mereka, para pahlawan devisa negara.

Disuguhi Sistem Abu-abu

Mengingat banyaknya TKI yang mengalami kasus seperti penyiksaan, pelecehan seksual, dan gaji yang tidak dibayar oleh majikan, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan sebagai langkah antisipasi. Pertama, kontrak kerja. Sejak Maret 2009 lalu, KBRI Kuala Lumpur telah mewajibkan majikan menandatangani kontrak kerja dengan pembantunya saat perpanjangan paspor dan penambahan masa kerja. Dalam kontrak kerja itu, telah diatur mengenai hak dan tanggung jawab antara pekerja dan majikan. Bahkan KBRI Kuala Lumpur telah menetapkan kenaikan gaji bagi pembantu rumah tangga. Sehingga sejak Desember 2009, sekitar 10.000 pembantu asal Indonesia telah menikmati kenaikan gaji.

Kedua, terbentuknya JC (Joint Committee). Keberadaan JC sangat membantu penyelesaian kasus yang menimpa TKI. Jika ada majikan yang tidak mau membayar gaji pembantu Indonesia, maka majikan akan langsung dipanggil oleh JC yang terdiri dari Wakil Kementerian dalam negeri Malaysia, kepolisian, peguam negara, imigrasi dan kementerian sumber manusia, serta wakil KBRI atau KJRI.

Ketiga, sistem pengaduan 24 jam sehari. Pihak KBRI telah menempatkan petugas piket di lobi KBRI untuk mengantisipasi dan melayani WNI/TKI yang minta perlindungan kapan pun. KBRI Kuala Lumpur juga telah membuka layanan pengaduan via SMS 21945. Selain itu, KBRI Kuala Lumpur juga telah meningkatkan layanan pengurusan paspor dari 41 hari di tahun 2006 menjadi 7 hari di tahun 2007, lalu semakin cepat menjadi 3 jam saja di tahun 2008 hingga hari ini. Kebijakan pemerintah khususnya KBRI Kuala Lumpur ini perlu diapresiasi.

Namun sistem di atas masih belum bisa membuat para TKI nyaman dan mendapatkan haknya, sampai saat ini masih banyak TKI Indonesia yang dianiaya hingga tidak di bayar, hal ini menuntut pemerintah Indonesia untuk lebih fokus dalam memperhatikan dan mengurusi rakyatnya yang berada di negara orang. Arief Rizqi H. M.E, Mahasisa IV Komunikasi.

Posted in: Sajian Utama Edisi ke-10 Mei 2011