Segudang PR Buat Pemerintah di Tahun 2011

Tahun baru 2010 telah kita lalui, kini kita telah membuka lembaran baru di tahun 2011. Tahun baru bagi masyarakat Indonesia memiliki arti tersendiri. Momen tahun baru digunakan untuk melihat pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai dan cita-cita yang belum  diraih. Selain itu, di tahun baru kita bisa berharap supaya di tahun yang selanjutnya ada perubahan nasib  serta perbaikan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan pada  tahun sebelumnya.

Tidak hanya bagi masyarakat, momen pergantian tahun juga memiliki makna yang khusus bagi presiden dan jajaran menteri. Momen tahun baru  setidaknya telah mengurangi satu tahun masa jabatannya. Hal ini yang terkadang membuat masyarakat kurang peka terhadap masalah yang belum tuntas di tahun 2010. Mereka terlalu larut dengan persoalan-persoalan baru di tahun 2011.

Akibatnya,  kontrol terhadap pemerintah berkurang. Hal ini akan membuat  pemerintah untuk berpura-pura lupa tentang pekerjaan yang belum beres di tahun 2010. Tidak menutup kemungkinan bahwa persoalan-persoalan itu adalah perkara yang belum diselesaikan atau dibiarkan begitu saja di tahun 2011. Seharusnya masyarakat mengingatkan pemerintah, bahwa pemerintah seharusnya menoleh ke belakang. Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di tahun 2010. Sehingga pergantian tahun bukan berarti menutup segala urusan yang belum tuntas di  tahun 2010. Akan tetapi, persoalan-persoalan itu  harus tetap dikerjakan pada tahun 2011 dan diselesaikan.

 Di tahun 2011, pemerintah memiliki segunung PR dari berbagai masalah, yang mana masalah itu semestinya telah selesai di tahun 2010. Masalah-masalah itu kini terpaksa harus menjadi tambahan pekerjaan baru di tahun 2011 yang harus diutamakan.

Partai politik tidak berpihak kepada rakyat.

Pada tahun 2010 tidak banyak yang dilakukan oleh Partai Politik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Partai politik hanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka berbondong-bondong untuk mendapatkan kekuasaan tertinggi.

Menurut Hatta Rajasa, Ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN),  saat menyampaikan pidato politik di pembukaan awal tahun. Hatta  menyatakan bahwa partai politik  di tahun 2010 hanya berdebat tentang masalah-masalah yang masih terlalu dini untuk diperdebatkan, seperti persoalan kualisi pemilihan presiden di tahun 2014. Perdebatan hal seperti itu seharusnya sudah tidak terulang kembali di tahun 2011.

Tidak hanya itu, di tahun 2010 partai politik hanya sibuk untuk saling mengintrik. Sebetulnya politik intrik hanya membuang-buang energi saja. Padahal masih banyak hal yang harus dilakukan untuk masyarakat.

Pada tahun 2011 partai politik harus jeli dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi yang menyuarakan aspirasi rakyat. Partai politik harus menggunakan politik komprehensif untuk menyejahterakan rakyat.

Kemiskinan dimana-mana

Kerja pemerintah di tahun 2010 untuk masalah pengentasan kemiskinan masih belum tuntas.  Masih banyak masyarakat yang tingkat pendapatannya di bawah standar. Hal ini disebabkan pemerintah tidak banyak menyediakan lapangan pekerjaan, serta pemerintah sangat jarang sekali mengadakan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan masyarakat yang kurang mampu, sehingga ketika rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan mereka tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Disamping itu, pemerintah tidak hanya lalai dalam pengembangan pelatihan ketrampilan. Pemerintah juga kurang memperhatikan usaha-usaha kecil yang saat ini hampir punah karena mereka tidak bisa bersaing dengan usaha-usaha besar karena kekurangan modal. Apalagi saat ini dunia lagi dilanda krisis global.  Meskipun perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari semula 5,5 persen menjadi 6 persen pada 2010 dan 6,2 persen pada 2011 atau lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang 6,0 persen. “ Hal ini tidak akan dirasakan oleh pengusaha-pengusaha kecil.

Setidaknya di tahun 2011 penanganan dalam pengentaan kemiskinan harus diutamakan supaya masyarkat tidak melarat lagi. Pemerintah harus membantu usaha-usaha kecil untuk bisa mengembangkan usahanya. Sehingga dengan usaha kecil bisa mengurangi angka pengangguran.

Nasib TKI tidak jelas.

TKI memang pantas untuk mendapat sebutan pahlawan devisa. Mengapa tidak?  TKI dan TKW yang tersebar di seluruh dunia setidaknya menyumbang kurang lebih 50 triliun pertahunnya. Meskipun TKI menyumbangkan uang yang sangat banyak bagi pendapatan negara. Akan tetapi  TKI tidak mendapatkan perlindunagan serta perlakuan yang layak di negeri orang. Tidak sedikit  tenaga kerja Indonesia yang dianiaya oleh juragannya tanpa mendapatkan pembelaan dari negara. Padahal  dalam undang-undang  nomor:34 tahun 2004 Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri mendapat perlindungan dari pemerintah, tetapi nyatanya tidak ada.

Saat ini pemerintah hanya memberikan pertanyaan saja tentang persoalan-persoalan TKI tanpa memberikan jawaban terhadap persoalan itu.

Untuk tahun 2011 pemerintah mempunyai tugas untuk mengatasi persoalan TKI, serta menjawab semua tenatang masalah-masalah TKI yang tidak jelas nasibnya di tangan orang luar. Supaya martabat Indonesia tidak diinjak-injak oleh negara luar.

Hukum masih belum ditegakkan.

Di tahun 2010 banyak persoalan-persoalan hukum yang masih belum ditegakkan.

Ini sangat nampak dari kasus Gayus yang melakukan plesir ke Bali, Gayus yang

 semestinya mendekam di tahanan karena terlibat penyuapan terhadap pegawai pajak masih bisa keluar dengan menyuap petugas lapas. Hal ini membutikan bahwa hukum di Indonesia dapat ditukar dengan rupiah. Seharusnya hukum tidak bisa diperjualbelikan.

Pemerintah harus lebih peka terhadap penyalahgunaan hukum supaya di tahun 2011 hukum bisa ditegakkan tanpa pandang bulu.

Persoalan-persoalan di atas merupakan tugas pejabat pemerintah yang masih belum diselesaikan pada tahun 2010 sehingga pada tahun 2011 kasus-kasus tersebut harus diutamakan supaya kasus tersebut tidak hilang seperti kasus Century yang saat ini tidak ada kepastian hukum yang jelas. A-Ching*

Posted in: edisi januari2011